HADIRI REKONSILIASI DATA DAN IURAN PESERTA BPJS KESEHATAN, PJ. SEKDA TEDI ZADMIKO: MASYARAKAT WAJIB DAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN OPTIMAL

 

Pesisir Barat, sakabuana.com - Pelayanan kesehatan menjadi salah satu sektor yang paling getol diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar).

Kepastian masyarakat bisa mendapatkan hak pelayanan kesehatan terus diutarakan dalam berbagai kesempatan koordinasi

Salah satunya dalam kegiatan Rekonsiliasi Data dan Iuran Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang digelar bersama BPJS Kesehatan sewilayah Kantor Cabang (KC) Kotabumi yang dihadiri langsung Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., di Bandar Lampung, Rabu, 18/06/2025

Dalam kesempatan itu Pj. Sekda, Tedi Zadmiko mengatakan bahwa, rekonsiliasi tersebut menjadi salah satu upaya strategis Pemkab Pesibar dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mewujudkan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Karenanya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan memiliki peranan besar dalam hal memastikan seluruh data peserta terverifikasi dengan baik dan iuran dibayarkan secara tepat waktu. 

"Dari rekonsiliasi ini menjadi salah satu upaya strategis Pemkab Pesibar dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara optimal dan tidak terhambat hal-hal administratif lainnya," tegas Pj. Sekda, Tedi Zadmiko

Pj. Sekda, Tedi Zadmiko berharap, rekonsiliasi tersebut mampu memperkuat kerja sama antar instansi, sehingga upaya memperluas cakupan kepesertaan JKN di Pesibar dapat dilaksanakan secara optimal. "Akurasi data dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kesehatan juga menjadi poin yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan," pungkas Pj. Sekda, Tedi Zadmiko

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran BPJS Kesehatan yang masuk dalam wilayah kerjaan BPKS Kesehatan KC Kotabumi dalam rangka pencocokan data peserta JKN, evaluasi kepesertaan, serta diskusi mengenai optimalisasi pembayaran iuran oleh Pemerintah Daerah untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ( RIFKI )